SUKOHARJO, KOMPAS.com — Pengurus Majelis Dzikir Nurussalam, Kamis (20/8) siang tadi, mendatangi Abu Bakar Baasyir di Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, untuk mengklarifikasi ucapan Abu Bakar Baasyir dalam ceramahnya di Jakarta akhir pekan lalu.
Saat itu, Baasyir mengatakan, jika Presiden SBY tidak sanggup membubarkan dan menutup kantor dagang Israel di Jakarta, Majelis Dzikir-nya dibubarkan saja karena tidak ada gunanya.
Pertemuan pengurus Majelis Dzikir Nurussalam (MDN) yang dipimpin ketuanya, Haris Taher, dengan Abu Bakar Baasyir berlangsung tertutup. Pengurus MDN mewakilkan keterangan kepada pihak Al Mukmin dan Baasyir.
"Kedatangan Majelis Dzikir ke sini untuk mengklarifikasi bahwa majelis ini bukan punya Yudhoyono. Yudhoyono hanya salah satu yang aktif mengikuti. Mereka juga mengatakan, setelah meneliti ke berbagai tempat, kantor dagang itu disebutnya tidak ada," kata Baasyir didampingi Direktur Pondok Pesantren Al Mukmin Wahyuddin.Dalam pesan pendeknya kepada Kompas, Haris Taher mengatakan, pihaknya telah mengecek ke Kadin, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, serta Departemen Luar Negeri, dan mendapatkan keterangan bahwa tidak ada kantor dagang Israel di Jakarta.
Isu tentang kantor dagang Israel di Jakarta disebarkan sebuah situs di Tel Aviv, informasinya fiktif. Pemerintah RI malah sedang merancang pembangunan rumah sakit di Jalur Gaza. "Sikap pemerintah SBY tetap mengecam keras Israel dan mendukung Palestina merdeka," kata Haris.
Seusai pertemuan, Baasyir meminta agar pemerintah mencabut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/01/2001 yang melegalkan hubungan dagang Indonesia dengan Israel. Surat keputusan ini tentang pencabutan SK Menteri Perdagangan Nomor 102/SK/VIII/1967 tentang Pelaksanaan Peraturan-peraturan di bidang Kebijakan Ekspor dan Pemasaran Barang-barang Produk Indonesia.
Jumat, 21 Agustus 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar